Proaktif Kawal CPO

with No Comments

palm-oil-good-1Pemerintah harus proaktif mengawal produk-produk CPO beserta turunannya dalam persaingan dagang di pasar global. Pemerintah tidak boleh tinggal diam dan membiarkan produk CPO asal Indonesia dihambat dan dihujani kampanye negative oleh berbagai pihak.

“Saya menduga kampanye negatif terhadap sawit ini merupakan strategi dagang untuk memojokkan sawit Indonesia. Dijelek-jelekan, tidak sehatlah, tidak ramah lingkungan dan lain-lain.

Harus ada aksi counter dari pemerintah melawan ini,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana saat dihubungi di Jakarta, Rabu (28/1) lalu.

Meskipun merupakan komoditas unggulan penghasil devisa, produk CPO dan turunannya hingga kini masih mengalami beragam tantangan dalam keberlanjutannya. Selain adanya hambatan regulasi di dalam negeri, produk-produk sawit Indonesia juga berhadapan dengan beragam hambatan dagang di pasar global.

Di Uni Eropa (UE) misalnya. Selain EU– Renewable Energy Directive (EU-RED) yang dikeluarkan pada 2009, Uni Eropa juga memberlakukan antidumping duties (bea masuk) terhadap biodiesel yang diimpor dari Indonesia dan Argentina sejak 27 November 2013.

EU-RED mengharuskan semua bahan bakar harus memenuhi criteria pengurangan gas rumah kaca 35%. Menurut EU GHG saving minyak sawit Indonesia dianggap belum mencapai standar minimum yang dipersyaratkan UE. Adapun anti-dumping duties UE saat ini telah diberlakukan terhadap 4 perusahaan sawit asal Indonesia. Kebijakan itu menyebabkan produk sawit Indonesia tidak kompetitif di pasar Eropa.

Selain dikenakan pajak keluar dari negara asal, produk CPO juga dikenakan pajak masuk ke negara-negara UE. Sedangkan AS sejak awal Januari 2012 mengeluarkan kebijakan Environmental Protection Agency–Notice of Data Availability (EPA-NODA). Isinya menyatakan biodiesel yang diproduksi dari minyak kelapa sawit tidak memenuhi persyaratan minimum GHG saving sebesar 20% yang ditetapkan AS. Akibat kebijakan tersebut, CPO Indonesia otomatis tidak bisa masuk ke pasar AS untuk produksi biodiesel.

Hambatan lainnya berupa food labeling. Saat ini, beberapa raksasa produk makanan di dunia  membuat label khusus ‘palm oil free’ pada kemasan produkproduk yang mereka jual.

Hal ini kian membuat citra produk-produk olahan berbahan sawit kian buruk di mata konsumen global.

Hikmahanto mengatakan, jika merasa dirugikan dan menganggap kebijakankebijakan tersebut tidak berdasar, pihak perusahaan bisa melapor ke pemerintah dan meminta pemerintah Indonesia bernegosiasi untuk menghapuskan hambatan-hambatan dagang tersebut.

“Dalam WTO (World Trade Organization) memang ada technical barrier yang bukan tarif. Itu harus dilihat. Benar atau tidak? Atau muatannya strategi dagang saja? Kalau memang tidak benar, pemerintah bisa complain dan mempermasalahkan ini sesuai norma internasional yang berlaku,” ujar dia.

Selain itu, menurut Hikmahanto, kepala perwakilan Indonesia di luar negeri juga harus aktif menjadi agen pemasaran komoditas-komoditas unggulan Indonesia, termasuk sawit. “Mereka harus jelaskan fakta-fakta mengenai sawit kita. Proses produksinya, standar lingkungannya dan lain-lain.

Jadi pihak luar juga terinformasi dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kampanye negative yang digelar LSM-LSM internasional dan lokal terhadap produk sawit, Hikmahanto menekankan, pentingnya mewaspadai motif utama kampanye tersebut. “Harus dilihat apakah murni demi lingkungan atau ditunggangi kepentingan dagang.”

Penurunan harga
Selain beragam hambatan dagang, Ketua GAPKI Joefly J Bahroeny mengatakan setidaknya ada dua tantangan lainnya yang bakal dihadapi industri sawit nasional tahun ini.

Pertama, penurunan hargaCPO global. Harga minyak sawit saat sudah dibawah US$700 per ton. Tahun lalu, harga CPO sempat berada di kisaran US$800-900 per ton.

Tantangan lainnya ialah stagnansi volume dan nilai eskpor CPO akibat melambatnya perekonomian negara-negara pengimpor terbesar, khususnya Tiongkok dan India.

“Karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dari produk yang kita hasilkan. Dengan begitu, daya saingnya tetap dapat dipertahankan,” ujar Joefly.

Terkait isu lingkungan, Joefly mengatakan, sejak 2012 program Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dijalankan perusahaanperusahaan sawit di Indonesia. Sertifikat ISPO menjadi bukti pengelolaan perkebunan kelapa sawit berlandaskan pada prinsip keberlanjutan (sustainability).

“Diharapkan dengan dilaksanakannya ISPO, maka berbagai tuduhan miring terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan berkurang,” tuturnya.

Lebih jauh Joefly mengatakan, industri sawit justru turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, sebagian besar perkebunan sawit berada pada areal bekas HPH (hak pengelolaan hutan) yang telah ditinggalkan.

Hal ini diperkuat oleh laporan yang dikeluarkan ketua tim peneliti peta perubahan hutan global 2000-2012 dari University of Maryland, AS Profesor Matthew Hansen. Hansen mengategorikan perkebunan kelapa sawit sebagai tutupan hutan.

“Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit disebut sebagai peningkatan tutupan hutan. Malaysia sebelumnya bahkan telah mengkategorikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan,” tandasnya. (Deo/S-25)